1

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember  2017.

2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dasar Ketentuan

  • Pasal 21 Jo Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
  • Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen PKBL”).  

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

a. Laporan Tahunan Perseroan Konsolidasi untuk Tahun Buku 2017 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member HLB International), sesuai dengan laporannya Nomor 027/LAI-KF/II/18 tanggal 19 Februari 2018 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

b. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member HLB International) sesuai dengan laporannya Nomor : 009/LAI-KF/PKBL/II/18 tanggal 09 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

 

Mata Acara Ketiga

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017

Dasar Ketentuan

  • Pasal 21 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Pada Tahun Buku 2017, Perseroan telah membukukan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp326.786.249.091,- (tiga ratus dua puluh enam milliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah). Perseroan akan mengusulkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang akan dialokasikan untuk dividen dan cadangan Perseroan dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 April 2018.

Berikut Riwayat Pembagian Dividen Perseroan :

 

 

Mata Acara Keempat

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2018 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2017

Dasar Ketentuan

  • Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
  • Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017

Penjelasan

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

 

Mata Acara Kelima

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018

Dasar Ketentuan

  • Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

  • Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sampai saat ini masih dalam proses.

 

Mata Acara Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Ketentuan

  • Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan
  • Pasal 19 ayat (1) UUPT

Penjelasan

  • Berdasarkan (i) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan ketentuan Anggaran Dasar dimintakan persetujuan dalam RUPS.

 

Mata Acara Ketujuh

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 03/MBU/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara.

Dasar Ketentuan:

  • Pasal 10 Peraturan Menteri tentang Pedoman Kerja sama.

Penjelasan 

  • Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri, apabila Perseroan, yang merupakan Persero Terbuka, akan memberlakukan Peraturan Menteri tersebut, maka Perseroan harus menetapkan dalam RUPS Perseroan.

 

Mata Acara Kedelapan

Dasar Ketentuan

  • Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12)Anggaran Dasar Perseroan
  • Peraturan Menteri BUMN No. PE-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
  • Peraturan Menteri BUMN No. PE-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Direksi BUMN  

Penjelasan

Terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatannya pada RUPST, antara lain :

  • Dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B., KBD., Komisaris Utama/Independen (1 kali masa jabatan);
  • Prof. DR. Dewi Fortuna Anwar, MA., Komisaris (1 kali masa jabatan).

 

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

 

Bahan Mata Acara RUPS Tahun Buku 2017

Bahan Mata Acara RUPS Tahun Buku 2016

Bahan Mata Acara RUPS Tahun Buku 2015

Bahan Mata Acara RUPS Tahun Buku 2014