PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk TAHUN BUKU 2017

 

1. Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017  yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 027/LAI-KF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, dengan opini, “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mata Acara Kedua : Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 009/LAI-KF/PKBL/II/18 tanggal 9 Februari 2018 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tanggal  31 Desember 2017 serta aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-02/MBU/07/2017 dan perubahan-perubahannya.

3. Mata Acara Ketiga : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba Tahun Buku 2017 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebesar Rp326.786.249.091,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah), sebagai berikut:

a. Dividen sebesar 30% atau Rp98.083.640.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah)  ditetapkan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham.

b. Sebesar 70% atau Rp228.702.609.091,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) akan digunakan sebagai cadangan Perseroan.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mata Acara Keempat : Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2018 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2017.

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Tahun 2018.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

5. Mata Acara Kelima : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018 serta melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.

2.   Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit  dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar  bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukkannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

6. Mata Acara Keenam : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.285.743.834 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh  ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

7. Mata Acara Ketujuh : Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 03/MBU/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara.  

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

8. Mata Acara Kedelapan : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.285.743.834 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Farid Wadjdi Husain dan Sdri. Dewi Fortuna Anwar masing-masing sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Komisaris, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengalihkan penugasan Sdr. Untung Suseno Sutarjo yang semula Komisaris menjadi Komisaris Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai :

- Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen

- Sdri. Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris

4. Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Sdr. Untung Suseno Sutarjo sebagai Komisaris Utama

- Sdr. Wahono Sumaryono sebagai Komisaris Independen

- Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen

- Sdr. Muhammad Umar Fauzi sebagai Komisaris

- Sdri. Chrisma Aryani Albanjar sebagai Komisaris

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Bukti Iklan Ringkasan RUPS Perseroan Tahun Buku 2017

Bukti Iklan Ringkasan RUPS Perseroan Tahun Buku 2016